Breaking News
light_mode

Diduga Bupati Lakukan Pengondisian Kepala Desa untuk Pemenangan Nanda-Antonius di Pilkada Pesawaran

  • account_circle incmedia.site
  • calendar_month Selasa, 10 Sep 2024
  • print Cetak

Pesawaran, INC MEDIA— Dugaan pengondisian Kepala Desa oleh salah satu Camat di kabupaten Pesawaran untuk mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran semakin mencuat. Kabar ini berawal dari tersebarnya undangan rapat koordinasi Khusus Kepala Desa Kecamatan Way Lima, yang digelar di rumah dinas Bupati pada 10 September 2024.

Dalam Undangan yang dikeluarkan oleh Camat tersebut menekankan agar seluruh kepala Desa hadir tepat waktu tanpa diwakilkan, dengan agenda rapat koordinasi dengan Bapak Bupati secara internal atau tertutup untuk umum. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa pertemuan tersebut diduga kuat berkaitan dengan upaya memenangkan pasangan Nanda-Antonius dalam Pilkada yang akan datang.

Sejumlah pihak menilai, jika benar terjadi, pengondisian ini jelas melanggar aturan Pilkada. Salah satu sumber yang tak ingin disebutkan namanya menyatakan bahwa tindakan semacam ini merusak prinsip netralitas ASN dan Kepala Desa yang seharusnya tidak memihak dalam kontestasi politik.

“Jika Bawaslu tidak segera turun tangan, maka integritas Pilkada bisa terancam,” katanya.

Sementara itu, Pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) selaku lembaga pengawas independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diharapkan agar dapat segera melakukan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran ini. Masyarakat berharap lembaga pengawas tersebut bertindak tegas untuk menjaga keadilan dan keterbukaan dalam pelaksanaan Pilkada.

“Saya Berharap pihak Bawaslu Pesawaran dan pihak terkait agar lakukan penyelidikan dan bertindak tegas dalam melakukan pengawasan”, ungkapnya 

Dalam situasi seperti ini, peran Bawaslu sangat penting untuk memastikan bahwa semua proses politik berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Keterlibatan Kepala Desa dalam politik praktis dapat mempengaruhi pemilih di wilayah mereka, sehingga mengurangi objektivitas pemilihan.

Aparatur desa dilarang melakukan politik praktis pada saat perhelatan tahun politik. Sanksi dapat dijatuhkan kepada mereka yang terbukti terlibat dalam politik praktis. yang regulasinya tertuang dalam Pasal 280, Pasal 282, dan Pasal 494 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Aparatur desa dilarang untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis baik dalam Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) karena dikhawatirkan akan adanya konflik interest antara perangkat desa dengan masyarakat. Hal tersebut akan menimbulkan terganggunya pelayanan kepada masyarakat.

Terkait dugaan tersebut Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak pasangan calon Nanda-Antonius maupun dari Bupati Pesawaran tentang pertemuan ini. Masyarakat menunggu klarifikasi resmi dari para pihak yang terlibat. (Feb/tim)

  • Penulis: incmedia.site

Rekomendasi Untuk Anda

  • Satgas MBG Lampung: 1.019 SPPG, Baru 146 Unit Kantongi SLHS

    • calendar_month Rabu, 4 Mar 2026
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    BANDAR LAMPUNG, INC MEDIA – Satgas MBG Lampung mencatat ada 1.019 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Namun, dari jumlah tersebut, baru 146 unit yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Data ini memantik perhatian publik terkait kesiapan fasilitas dalam mendukung program pemenuhan gizi masyarakat. Ketua Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis […]

  • LHP BPK 2021–2024 Disorot BPAN, 76 Paket Pengadaan ATK Senilai Rp2,1 Miliar Diduga Dipecah

    • calendar_month Senin, 9 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    BANDAR LAMPUNG, INC MEDIA — Dugaan pemecahan paket pengadaan alat tulis kantor (ATK) senilai Rp2,1 miliar di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi sorotan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Badan Penelitian Aset Negara Republik Indonesia (BPAN-RI) Provinsi Lampung. Persoalan ini mencuat setelah BPAN menelaah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun Anggaran 2021 hingga 2024 yang […]

  • Biaya Pasien BPJS Rp122.500 di Puskesmas Balik Bukit Disorot, Dedi Desak Pemkab Lampung Barat Buka Suara

    • calendar_month Jumat, 16 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    LAMPUNG BARAT, INC MEDIA – Polemik biaya pasien BPJS di UPT Puskesmas Balik Bukit menjadi sorotan setelah seorang pasien asal Kecamatan Batu Brak dilaporkan membayar Rp122.500 saat menerima pelayanan kesehatan. Aktivis masyarakat Lampung Barat, Dedi, mendesak Pemerintah Kabupaten Lampung Barat segera memberikan klarifikasi resmi mengenai dasar hukum penarikan biaya tersebut. Dedi menilai, pemerintah daerah perlu […]

  • Pentas Seni TK Amanda Jati Sari Meriah dan Haru

    • calendar_month Senin, 9 Jun 2025
    • account_circle arif
    • 0Komentar

    Lampung Selatan, INC Media – TK Amanda, yang berlokasi di Dusun V Jati Sari, Desa Jati Mulyo, Kecamatan Jati Agung, sukses menggelar pentas sen dan pelepasan siswa siswi nya angkatan 2025, Minggu (8/6/2025). Acara berlangsung penuh semangat. Para wali murid, tokoh masyarakat, dan dewan guru hadir memberikan dukungan serta apresiasi kepada anak-anak yang tampil percaya […]

  • Pemeriksaan Kopdes Jatiagung, BPKP Lampung Pastikan Tata Kelola Transparan dan Akuntabel

    • calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Pemeriksaan Kopdes Jatiagung untuk Perkuat Tata Kelola Desa Lampung Selatan, INC MEDIA —Pemeriksaan Kopdes Jatiagung menjadi langkah strategis (BPKP) Provinsi Lampung dalam memastikan koperasi desa dikelola sesuai regulasi dan prinsip tata kelola yang baik. Kegiatan ini berlangsung di Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (26/2/2026). Tim BPKP menyasar sejumlah koperasi desa yang tergabung dalam program […]

  • Pinjaman Rp70 Miliar Pesawaran Disorot, Klaim Layanan RSUD Rp8,5 Miliar Disebut Belum Terbayar

    • calendar_month Jumat, 16 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    PESAWARAN, INC MEDIA – Rencana pinjaman daerah sebesar Rp70 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran kepada PT Bank Lampung menjadi sorotan setelah pihak RSUD Pesawaran menyebut klaim pembayaran sejumlah layanan kesehatan sejak 2024 belum terselesaikan, dengan nilai akumulasi yang diperkirakan mencapai Rp8,5 miliar. Situasi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai prioritas anggaran, kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan, dan […]

expand_less