Pringsewu, INC MEDIA – Sorotan publik terhadap kondisi sekolah rusak di Kabupaten Pringsewu semakin tajam. Namun, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Pringsewu justru memilih bungkam saat dikonfirmasi oleh wartawan.
Sejumlah pertanyaan terkait keluhan guru, penggunaan Dana BOS, hingga rencana perbaikan infrastruktur sekolah tak mendapat jawaban. Sikap bungkam pejabat publik ini menimbulkan kekecewaan, terlebih ketika masyarakat berharap transparansi dan kepastian dari pemerintah daerah.
Potret Buram Pendidikan
Kondisi sekolah rusak parah sudah lama dikeluhkan warga. Plafon jebol, kaca jendela pecah, hingga dinding kropos masih terlihat di beberapa sekolah. Situasi ini membuat keamanan belajar siswa terancam.
Ibu Yulia, salah satu tenaga pengajar di SDN Sukaratu Kecamatan Pagelaran, membenarkan bahwa sekolah telah berulang kali mengajukan proposal pembangunan.
“Untuk pembangunan, kita setiap tahun mengajukan mas,” ujarnya.
BACA JUGA:Jambore Ranting Pagelaran Utara Satukan Pelajar Pringsewu
Saat ditanya apakah perbaikan ringan bisa menggunakan Dana BOS, Yulia menegaskan tidak memungkinkan.
“Gak bisa mas, kalau Dana BOS itu sudah ada juknisnya masing-masing, untuk bayar guru honorer dan yang lainnya, itu sudah ada persenannya. Kalau mau dipakai buat rehab ya gak bisa, kan sudah dianggarkan di atas,” katanya.
Menurut Yulia, kebutuhan kecil terkadang bisa ditutupi, namun jumlah murid yang sedikit membuat anggaran sekolah terbatas.
“Iya mas, sebenarnya untuk rehab ringan bisa. Tapi murid kita cuma sedikit, begitu duit keluar untuk bayar ini-itu ya habis,” ucapnya.
BACA JUGA:Harapan Korban Penipuan Lampung Selatan: Mailindawati Titip Keadilan ke Polisi
Yulia menambahkan, pihak sekolah sudah berulang kali mengajukan perbaikan toilet dan bangunan lain.
“Kemarin kami sudah ajukan ke dinas untuk toilet. Ada dua kamar mandi yang memang kita tutup karena kalau dibuka anak-anak sering main air. Kami juga sudah melaporkan ke pengawas, cuma mungkin di sana ada efisiensi anggaran, jadi kami harus lebih bersabar,” tuturnya.
Publik Butuh Jawaban
Diamnya Kadisdik menambah tanda tanya. Padahal, sekolah rusak bukan hanya soal infrastruktur, melainkan menyangkut keselamatan anak-anak.
Ketua Lembaga Peduli Hukum (LPH) Lampung, H. Heri Farukh, menilai sikap pejabat yang bungkam memperburuk citra pemerintah daerah.
“Pejabat publik seharusnya menjelaskan apa kendalanya, apa solusinya. Bungkam bukan pilihan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kadisdik Pringsewu belum memberikan pernyataan resmi. Publik kini menanti langkah konkret, bukan sekadar janji, agar persoalan sekolah rusak tak lagi dibiarkan berlarut-larut.
Pewarta : Doni Ramadana
Editor : Ahmad Royani, SH
TAG:
Kadisdik Pringsewu, sekolah rusak, pendidikan Lampung, pejabat bungkam, infrastruktur sekolah, Pesawaran Lampung, dunia pendidikan
