Breaking News
light_mode

Kemendes PDT RI akan surati kepala daerah soal dana Desa untuk Desa Digital

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sabtu, 14 Des 2024
  • print Cetak

Serang, INC Media — Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengatakan bahwa akan memberikan surat kepada para kepala daerah yang berisikan mengenai rincian pengeluaran dana desa untuk pelaksanaan program Desa Digital.

Download INC MEDIA di Google play store

“Ke depan, Kemendes PDT akan mengeluarkan surat penegasan kepada gubernur dan bupati/wali kota perihal rincian pengeluaran dana desa untuk Desa Digital,” kata Kepala Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDT Fajar Tri Suprapto.

Hal itu dikatakan Fajar Tri Suprapto menyampaikan pesan dari Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDT Ivanovich Agusta kepada para peserta Workshop Exit Strategy Desa Cerdas di Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

BACA JUGA: Mendes PDT RI: Transformasi seluruh Desa jadi Desa Cerdas harus dikawal

Menurut dia, hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun 2025. Undang-Undang tersebut telah mengatur bahwa penggunaan dana desa, di antaranya diprioritaskan untuk pemanfaatan teknologi informasi dalam percepatan keberadaan Desa Digital.

“Desa Digital merupakan nomenklatur yang setara dengan Desa Cerdas, sesuai dengan Keputusan Menteri Desa Nomor 55 Tahun 2024,” katanya.

Desa Cerdas merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Program tersebut memiliki enam pilar, yaitu Masyarakat Cerdas, Ekonomi Cerdas, Tata Kelola Cerdas, Lingkungan Cerdas, Kehidupan Cerdas, dan Mobilitas Cerdas.

Lebih lanjut, Fajar menyampaikan bahwa penggunaan dana desa untuk Desa Digital atau Desa Cerdas tersebut didasarkan pada tiga akun atau pos anggaran di APBDes.

BACA JUGA: Korupsi Dana Bumakam Di Tulang Bawang, Dua Pria Ini Ditangkap Polda Lampung 

Pertama, akun 1.4.08 tentang Sistem Informasi Desa. Pos anggaran itu mencakup pengadaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data dan administrasi desa, seperti sistem administrasi kependudukan, layanan publik, dan data pembangunan.
Kedua, 2.6.03 mengenai Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan atau Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa. Pos tersebut mencakup pengembangan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi seperti jaringan internet, jaringan komunikasi radio, atau pusat layanan informasi di desa.
Terakhir, pos anggaran 2.6.19 yang menyangkut Kebutuhan Desa Digital. Pos itu digunakan untuk kebutuhan teknologi informasi yang tidak termasuk dalam dua pos sebelumnya, seperti pelatihan teknologi, perangkat lunak khusus, atau layanan digital tambahan untuk mendukung desa digital.

BACA JUGA: Kejar target Swasembada pangan Mentri Pertanian RI gandeng TNI AD 

Secara keseluruhan, ketiga pos anggaran itu bertujuan untuk mendukung transformasi digital desa agar layanan publik dan administrasi desa lebih efisien dan modern.**

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Peserta Didik Polri Turun ke 6 Polda, Evaluasi Strategi Pencegahan Karhutla

    • calendar_month Senin, 7 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA, INC MEDIA – Pencegahan Karhutla menjadi perhatian serius Polri. Sebanyak 322 peserta didik Sespimti, Sespimmen, dan SPPK diterjunkan ke enam Polda atau enam provinsi melalui Satgas Edukasi Karhutla Gelombang Kedua. Langkah ini tidak sekadar diarahkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Polri juga menjadikan penugasan tersebut sebagai momentum mengevaluasi persoalan di lapangan sekaligus menyusun strategi […]

  • Kapolri Tegaskan Commander Wish Jadi Pedoman Personel Polri dalam Melayani Masyarakat

    • calendar_month Rabu, 14 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA, INC MEDIA — Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., menegaskan bahwa Commander Wish harus menjadi pedoman bagi seluruh personel Polri dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Arahan tersebut menekankan pentingnya memahami kebutuhan warga, bekerja untuk kepentingan masyarakat, serta menyelesaikan persoalan secara bersama-sama. Melalui arahan tersebut, Kapolri mendorong […]

  • Kapolda Lampung Apresiasi Kedewasaan Publik dan Sinergi Pengamanan di Debat Cagub

    • calendar_month Minggu, 3 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Bandar Lampung, INC MEDIA — Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika mengapresiasi peran aktif masyarakat dan pendukung pasangan calon dalam menjaga keamanan saat debat calon gubernur dan wakil gubernur Lampung, pada Sabtu (2/11/2024) malam.  Ia menyampaikan ucapan terima kasih atas kedewasaan publik dalam mendukung situasi kondusif selama acara berlangsung. Partisipasi masyarakat dalam menjaga situasi yang […]

  • WAY KANAN DIGUNCANG SKANDAL! DANA BANSOS RP 92,4 MILIAR

    • calendar_month Kamis, 20 Mar 2025
    • account_circle incmedia.site
    • 0Komentar

    Way Kanan, INC MEDIA, – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melalui bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) tengah mengusut dugaan megakorupsi dana bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp 92,4 miliar yang dikelola oleh Koperasi Produsen Tebu Rakyat (KPTR) RPM Kabupaten Way Kanan. Dana ini berasal dari APBN Kementerian Pertanian RI tahun 2016 sebesar Rp 60 miliar, ditambah bunga […]

  • Rapergub Disusun, Mualem Percepat Pelayaran Krueng Geukuh-Penang

    • calendar_month Jumat, 4 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    BANDA ACEH, INC MEDIA – Pelayaran Krueng Geukuh-Penang memasuki tahap baru setelah Pemerintah Aceh mulai menyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) untuk mengatur aspek teknis dan operasional rute internasional tersebut. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem meminta jajaran terkait mempercepat proses agar rencana konektivitas Aceh-Malaysia tidak berhenti sebagai wacana. Mualem terus memantau perkembangan persiapan tersebut dan […]

  • Kades Purwodadi Diduga Kuasai Bantuan Kendaraan Dinas PUPR, Abaikan Kelompok Resmi

    • calendar_month Jumat, 13 Jun 2025
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Lampung Selatan, INC MEDIA — Beredarnya pemberitaan di media online yang menyatakan bahwa Kepala Desa Purwodadi Simpang, Lamidi, tidak pernah merasa menguasai kendaraan roda tiga bantuan dari Dinas PUPR patut dipertanyakan kebenarannya. Fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya: kendaraan tersebut secara nyata dikuasai secara sepihak oleh Kepala Desa, bukan oleh kelompok pengelola sah yang ditetapkan. […]

expand_less