Polri Tuntaskan 3.326 Kasus Premanisme dalam Sepekan, Iklim Investasi Nasional Dijaga Ketat
- account_circle Haris Efendi
- calendar_month Jumat, 9 Mei 2025
- print Cetak
Jakarta, INC MEDIA – Langkah tegas Polri dalam menjaga stabilitas nasional kembali membuahkan hasil besar. Dalam operasi kepolisian skala nasional yang dimulai sejak 1 Mei 2025, sebanyak 3.326 kasus premanisme berhasil dituntaskan oleh jajaran Kepolisian Republik Indonesia.
Foto Dok. Haris Efendi : Agen PPOB murah, mudah dan Aman, Download INC Pay di Google Play Store Anda
Operasi ini digelar secara serentak di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025. Aksi ini menjadi bagian dari komitmen Polri untuk menciptakan rasa aman masyarakat serta memastikan iklim investasi tetap kondusif.
“Premanisme adalah ancaman nyata terhadap keamanan dan ekonomi bangsa. Operasi ini adalah bukti keseriusan Polri dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga dan pelaku usaha,” ujar Kadivhumas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, Kamis (8/5/2025).
BACA JUGA : Kapolres Pesawaran Tinjau Wilayah Blank Spot dan Perkuat Silaturahmi Kamtibmas Jelang PSU 2025
Dalam operasi ini, aparat menindak berbagai bentuk kejahatan seperti pemerasan, pungli, penganiayaan, pengrusakan, hingga ujaran kebencian dan penyebaran hoaks. Penangkapan dilakukan di titik-titik strategis, seperti kawasan industri, pusat perbelanjaan, dan fasilitas publik.
Beberapa kasus menonjol antara lain:
• Polres Subang menangkap 9 pelaku premanisme di kawasan industri.
• Polresta Tangerang mengamankan 85 preman.
• Polda Banten berhasil menangkap 146 pelaku.
• Polres Metro Jaksel menggerebek kelompok bersenjata yang membawa sajam dan senpi.
• Polda Kalteng menyelidiki dugaan intimidasi terkait penutupan PT BAP oleh ormas tertentu.
BACA JUGA : Desa Diawasi Ketat: Inspektorat Lamsel Gelar Pembinaan Marathon Cegah Penyimpangan Dana
Polri juga melakukan langkah lanjutan berupa razia berkala, pengecekan legalitas ormas, serta koordinasi lintas instansi untuk pembekuan izin organisasi yang terbukti melakukan tindak pidana.
Dengan sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya, operasi ini menjadi pondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
(Red)
- Penulis: Haris Efendi
