Bupati Ingatkan Aparatur Desa
Lampung Selatan, INC MEDIA – Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mengeluarkan peringatan keras soal pungli aparatur desa. Ia menegaskan, pemerintahan desa harus bersih, transparan, dan sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.
Pernyataan itu ia sampaikan saat membuka hari kedua Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun Anggaran 2025 di Aula Hotel Negeri Baru Resort, Kalianda, Kamis, 2 Oktober 2025.
“Saya paling alergi dengan pungli. Di era saya, pejabat harus melayani rakyat, bukan malah minta dilayani,” ujar Egi.
BPD Harus Jadi Pengawas Aktif
Menurut Egi, BPD bukan sekadar simbol lembaga desa, tapi harus berfungsi aktif sebagai pengawas kebijakan dan mitra strategis pemerintah desa. Tujuannya, memperkuat tata kelola desa yang bersih dan akuntabel.
Ia memberi contoh program pembangunan jalan desa. Menurutnya, pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga membuka peluang kerja bagi warga sekitar.
“Kalau bangun jalan, jangan kontraktor luar semua. Libatkan tenaga kerja lokal, supaya masyarakat ikut merasakan dampaknya secara langsung,” jelasnya.
BACA JUGA:Musrenbangdes Pekon Pujiharjo Bahas Prioritas Pembangunan Desa
Dana Desa untuk Ekonomi Lokal
Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memprioritaskan dana desa untuk sektor agraris. Kebijakan itu diarahkan memperkuat ketahanan ekonomi lokal melalui program berkelanjutan yang menyentuh kebutuhan dasar warga desa.
Tak berhenti di sana, Egi juga mendorong inovasi desa melalui pengembangan agro eduwisata. Menurutnya, sektor ini mampu membuka lapangan kerja baru, menggerakkan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Aparatur Desa Diminta Peka
“BPD dan aparatur desa harus melek aturan dan peka terhadap kebutuhan warga. Kalau program tepat sasaran dan tidak diselewengkan, manfaatnya akan besar sekali untuk desa,” tandas Egi.
BACA JUGA:Pelantikan PPPK Lampung Tahap II Jawab Harapan Publik
Pesan keras Bupati Egi sekaligus menjadi sinyal bahwa praktik pungli aparatur desa tak lagi punya ruang di Lampung Selatan. Ia menginginkan desa-desa menjadi garda depan pelayanan publik yang benar-benar berpihak pada rakyat.
TAG:
Bupati Lampung Selatan, pungli aparatur desa, BPD, dana desa, tata kelola desa, Lampung Selatan
