Breaking News

Ricuh di Depan KPU Pesawaran! Massa Tuntut PSU, Bentrok dengan Aparat, Satu Orang Luka

  • account_circle Haris Efendi
  • calendar_month Senin, 17 Mar 2025
  • print Cetak

Pesawaran, INC MEDIA — Ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penyelamat Pesawaran (AMPP) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor KPU Kabupaten Pesawaran, Senin (17/3/2025). Mereka menuntut KPU Pesawaran untuk segera menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) di kabupaten yang dikenal dengan julukan Andan Jejama ini.

Foto Dok INC Media : Agen PPOB murah, mudah dan Aman, Download INC Pay di Google Play Store Anda

Namun, aksi damai ini berubah menjadi lautan emosi saat massa yang ingin masuk ke kantor KPU dihadang oleh aparat keamanan. Saling dorong tak terhindarkan hingga akhirnya berujung bentrokan. Situasi semakin memanas ketika sebuah mobil yang digunakan dalam aksi nekat menerobos pagar Kantor KPU, menciptakan ketegangan luar biasa.

BACA JUGA : Ricuh di Wamena: Syukuran Bupati Berujung Bentrok, Mobil Dibakar, Enam Orang Terluka

Bentrok antara massa aksi dan aparat kepolisian semakin tak terkendali, bahkan berujung pada aksi saling pukul. Dalam insiden ini, Humas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB), Febriansyah, mengalami luka di pelipis mata akibat bentrokan yang terjadi.

Aksi anarkis tersebut akhirnya mereda setelah Kapolres Pesawaran, AKBP Maya Henny Hitijahubessy, turun tangan. Dengan tegas, ia mengizinkan hanya sepuluh perwakilan massa untuk masuk ke dalam kantor KPU guna menyampaikan tuntutan mereka.

“Saya tidak akan mengizinkan seluruh massa masuk karena ini adalah objek vital. Saya meminta perwakilan sepuluh orang untuk masuk dan menyampaikan aspirasi,” ujar AKBP Maya.

Setelah pertemuan dengan KPU Pesawaran, Koordinator aksi, Safrudin Tanjung, menegaskan bahwa tuntutan mereka telah diterima dan kini menunggu keputusan dari KPU pusat.

“Kalau memang tidak memenuhi syarat, kami minta kotak kosong! Kami menolak adanya calon boneka dalam PSU. Ini adalah titik krusial yang tidak bisa ditawar,” tegas Safrudin.

BACA JUGA : Drama Penangkapan di Tol Terpeka: Tembakan Peringatan Warnai Gagalkan Penyelundupan 15 Kg Sabu

Ia juga menekankan bahwa keputusan amar MK sudah final dan harus dikawal.

“Putusan MK ini berdasarkan gugatan yang sah dan harus dijalankan. Seharusnya KPU yang mengawal keputusan ini, bukan kami. Tapi karena kami peduli dengan demokrasi di Pesawaran, maka kami akan terus mengawal agar keadilan benar-benar ditegakkan!” pungkasnya dengan lantang.

Aksi ini menjadi salah satu demonstrasi terbesar dan paling panas di Pesawaran dalam beberapa waktu terakhir. Kini, seluruh mata tertuju pada keputusan KPU Pusat — akankah tuntutan massa dikabulkan atau justru memicu gelombang aksi yang lebih besar?

(Tim Liputan)

  • Penulis: Haris Efendi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tuduhan Asusila Tanpa Bukti, Guru SMPN 3 Pesawaran Siap Tempuh Jalur Hukum

    Tuduhan Asusila Tanpa Bukti, Guru SMPN 3 Pesawaran Siap Tempuh Jalur Hukum

    • calendar_month Senin, 2 Jun 2025
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Pesawaran , INC MEDIA – Tuduhan tak berdasar soal dugaan perbuatan asusila yang menyeret dua guru SMPN 3 Kedondong di Pesawaran memicu kehebohan di masyarakat. Namun, salah satu guru yang dituduh, Wisnu Saputra, akhirnya angkat bicara dan membantah tegas kabar tersebut. Dalam klarifikasinya, Wisnu menyebut bahwa semua tuduhan itu tidak benar dan sangat merugikan dirinya […]

  • Apakah Etika Politik Harus Menunggu Vonis?

    Apakah Etika Politik Harus Menunggu Vonis?

    • calendar_month Minggu, 10 Mei 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Oleh: Wawan Hidayat Ketua DPD JPKP Kabupaten Tulang Bawang Barat. Hukum dan Etika Politik Tidak Selalu Berjalan Bersamaan INC MEDIA – Demokrasi tidak hanya berdiri di atas aturan hukum, tetapi juga bertumpu pada kepercayaan publik. Karena itu, setiap persoalan yang menyangkut pejabat publik hampir selalu melahirkan dua ruang penilaian sekaligus: ruang hukum dan ruang etika. […]

  • Nurul Hidayah Siap Perjuangan Nasib ribuan Guru Honorer Pesawaran

    Nurul Hidayah Siap Perjuangan Nasib ribuan Guru Honorer Pesawaran

    • calendar_month Senin, 23 Des 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Pesawaran, INC Media — Siti Rivngatin salah satu guru honorer di Kabupaten Pesawaran yang mewakili seluruh tenaga guru honorer Pesawaran menunjuk Dr (Can) Nurul Hidayah, SH.MH. Cpm ketua Peradi Gedung Tataan yang juga sebagai Advokat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cahaya Keadilan, penunjukan tersebut bertujuan untuk memperjuangkan nasib para guru honorer Pesawaran yang sampai saat […]

  • P3KP Apresiasi Kinerja Aries Sandi DP : Berdirinya Islamic Center Adalah Bukti Nyata

    P3KP Apresiasi Kinerja Aries Sandi DP : Berdirinya Islamic Center Adalah Bukti Nyata

    • calendar_month Kamis, 24 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Pesawaran, INC MEDIA — Masa Kepemimpinan H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. selaku Mantan Bupati Pesawaran Periode 2010-2015 telah banyak mengukir prestasi dalam membawa daerah dan masyarakat Kabupaten Pesawaran menjadi sejahtera. Salah satu Bukti nyatanya ialah berdirinya Islamic Center yang dibangun saat Aries Sandi masih menjabat sebagai Bupati Pesawaran periode 2010-2015 yang manfaatnya dapat […]

  • DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Tulang Bawang Barat Terkait Dugaan Etik Politik Uang

    DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Tulang Bawang Barat Terkait Dugaan Etik Politik Uang

    • calendar_month Jumat, 13 Jun 2025
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Bandarlampung, INC MEDIA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). “Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu perkara nomor 111-PKE-DKPP/II/2025 akan digelar di Kantor KPU Provinsi Lampung pada Jumat, 13 Juni 2025, pukul 09.00 WIB,” ungkap Sekretaris […]

  • Gubernur Lampung Larang Sekolah Pungut Biaya Perpisahan, Acara Harus Sederhana dan Penuh Kebersamaan

    Gubernur Lampung Larang Sekolah Pungut Biaya Perpisahan, Acara Harus Sederhana dan Penuh Kebersamaan

    • calendar_month Selasa, 15 Apr 2025
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Bandar Lampung, INCMEDIA — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, resmi melarang sekolah-sekolah di seluruh wilayahnya memungut biaya dalam bentuk apapun dari orang tua atau wali murid untuk acara perpisahan atau wisuda. Kebijakan ini ditekankan melalui Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 73 Tahun 2025 yang diteken pada 10 April 2025. Dalam surat edaran tersebut, Gubernur menegaskan […]

expand_less