Bandar Lampung, INC Media – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Restorasi Untuk Kebijakan (RUBIK) dan Gerakan Masyarakat Bongkar Korupsi (GEMBOK) Provinsi Lampung meminta APH memeriksa penggunaan anggaran Sekretariat DPRD Lampung Timur tahun 2023. Pasalnya, pihaknya menduga banyak dugaan korupsi pada pelaksanaan anggaran.
Fery Yunizar Ketua LSM Rubik, mengatakan patut diduga adanya mark’up harga satuan pada kegiatan tersebut hal ini menunjukan bahwa pihak-pihak tertentu terkesan mencari keuntungan dari realisasi anggaran tersebut, karena antara anggaran dan jenis kegiatan sangat tidak rasional jika dibandingkan dengan fakta sesungguhnya.
BACA JUGA : Oknum Satpam Hotel Emersia Usir dan lecehkan profesi Wartawan
“Kegiatan tersebut diduga sengaja digelembungkan untuk mencari keuntungan kelompok (perorangan), bahkan tidak adanya ketransparansian dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam mengelola anggaran tahun 2023,” ucapnya.
Ada beberapa aitem kegiatan yang patut diduga di korupsi (KKN) secara berjamaah, diantaranya :
1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Kantor Tulis 54 paket kegiatan Total Pagu Anggaran TA 2023 Rp. 192.995.231.
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 23 paket kegiatan Total Pagu Anggaran TA 2023 Rp. 63.410.000.
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 32 paket kegiatan Total Pagu Anggaran TA 2023 Rp. 188.679.100.
4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 19 paket kegiatan Total Pagu Anggaran TA 2023 Rp. 100.199.800.
5. Belanja makanan dan minuman rapat 20 paket kegiatan Total Pagu Anggaran 2023 Rp. 799.140.000.
6. Belanja perjalanan dinas biasa 13 paket kegiatan Total Pagu Anggaran 2023 Rp. 14.740.188.000.
7. Belanja modal mebel perabot rumah dinas pimpinan (meja makan, tempat tidur, 4 set) Rp. 160.000.000.
8. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (kursi tamu rapat paripurna 40 unit) Rp. 160.000.000.
9. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (AC stand 2 unit) Rp. 134.628.000
BACA JUGA : Usai Nyoblos di TPS 06 Aries Sandi DP Keliling Pantau Langsung TPS di Tiga Desa
Ketua Gembok Lampung, Andre Saputra, menjelaskan Peran seorang sekwan adalah menyampaikan informasi ke publik termasuk memberikan klarifikasi bilamana dibutuhkan publik. Jika seorang sekwan menghindar dan tidak mau memberikan informasi kegiatan dan penggunaan keuangan daerah yang dimanfaatkan anggota DPRD maka kita duga ada sesuatu.
“Saya minta sekwan untuk memberikan penjelasan soal kegiatan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur terhadap penggunaan keuangan perjalanan dinas DPRD di kabupaten Lampung Timur,” tegasnya.
Menurut kami, tentunya ini melanggar ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Maka ini penting untuk di telusuri oleh Penegak Hukum di Lampung, Dalam ini adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung,” Tutup Andre.
