Breaking News
light_mode

Tim Hukum Partai Persatuan Pembangunan Siap Dampingi Aries Sandi

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sabtu, 28 Des 2024
  • print Cetak

Pesawaran (Inc Media) — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan hukum kepada pasangan calon bupati nomor 01 Aries Sandi – Supriyanto pasca dilaporkannya oleh pasangan calon Bupati Pesawaran Nanda Indira – Antonius melalui kuasa hukum mereka, Ahmad Andoko di Gedung 1 MK Jakarta, Kamis, (5/12 /2024).

Foto Dok INC Media : Agen PPOB termurah INC Pay, Download di Google Play Store Anda

Sebelumnya dua partai pendukung Paslon nomor urut 01 dari DPP partai Demokrat dan partai Golkar sudah telah lebih dulu menyatakan sikap untuk membantu memberikan pendampingan hukum kepada Aries Sandi sebagai calon bupati Pesawaran pada Pilkada 2024 kemarin.

BACA JUGABadan Permusyawaratan Tiyuh ( BPT ), Menggelar Rapat Paripurna istimewa.

Dikatakan, Ketua Tim Hukum DPP PPP, Erfandi, SH.,MH mengatakan, Bahwa tim hukum DPP PPP telah siap memberikan bantuan pendampingan hukum terhadap

pasangan calon bupati Pesawaran Aries Sandi DP – Supriyanto yang digugat oleh Paslon nomor urut 02 Nanda Indira Bastian – Antonius melalui Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta.

“Intinya, tim bidang hukum dari DPP PPP siap menambah energi kekuatan bagi Cabup Pesawaran Aries Sandi – Supriyanto dalam memberikan pendampingan hukum untuk menghadapi gugatan pelaporan pasangan Nanda Indira – Antonius di Mahkamah Konstitusi Jakarta, soal keabsahan ijazah,” ungkapnya.

Pendampingan hukum yang diberikan partai berlambang Ka’bah ini, jelas Erfandi, untuk mengawal proses gugatan yang dilayangkan oleh pasangan calon bupati Nanda Indira Bastian – Antonius Muhammad Ali terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPK) Pesawaran ke MK.

“Permohonan pengajuan PHP oleh paslon nomor urut 02 itu ke MK, terkait pelaksanaan pemungutan suara yang terdapat dugaan bahwa calon bupati Aries Sandi tidak memiliki ijazah SMA yang sah,”tutur Erfandi.

Erfandi menilai, gugatan yang diajukan oleh paslon nomor urut 2 merupakan hal yang wajar, meskipun hasil perolehan suara telah ditetapkan secara sah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

BACA JUGA : Antisipasi Dampak Kenaikan PPN dan Pembatasan subsidi BBM, Kemensos RI siapkan Bansos untuk KPM

“Kan jelas secara terang benderang pada pleno peraihan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa paslon nomor urut 1 unggul dengan meraih 143.391 suara, sedangkan paslon nomor urut 2 hanya meraih 97.625 suara,” jelasnya.

Meski begitu, jika permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum Nanda – Antonius diterima Mahkamah Konstitusi dan lanjut sidang, dirinya optimis akan memenangkan gugatan tersebut.

Jika gugatan tersebut diterima MK dan lanjut sidang kami optimis akan memenangkannya, tentu dengan alat-alat bukti yang sudah kami siapkan,” pungkasnya. (tim)

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Modus Bisa Mengobati Penyakit, Dukun Cabul di Candipuro Lamsel Setubuhi Gadis Lajang

    Modus Bisa Mengobati Penyakit, Dukun Cabul di Candipuro Lamsel Setubuhi Gadis Lajang

    • calendar_month Selasa, 10 Sep 2024
    • account_circle incmedia.site
    • 0Komentar

    Lampung Selatan, INC MEDIA, Warga Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, digegerkan dengan aksi dukun cabul memperdayai seorang gadis dengan alasan bisa mengobati penyakit. Dari informasi yang berhasil dihimpun, AS (48) alias Abah mengaku bisa mengobati penyakit dengan membuka tempat praktik yakni sebuah kamar kontrakan di Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro. Abah juga pernah dituding melakukan perbuatan cabul terhadap menantunya sendiri di Desa Purwodadi, […]

  • 28 Orang Terjaring Razia Narkoba di Tempat Hiburan Malam Bandar Lampung

    28 Orang Terjaring Razia Narkoba di Tempat Hiburan Malam Bandar Lampung

    • calendar_month Senin, 11 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Bandar Lampung, INC Media — Ditresnarkoba Polda Lampung menggelar razia di tujuh Tempat Hiburan Malam (THM) di Bandar Lampung pada Sabtu, 9 November 2024 malam hingga Minggu dini hari. Operasi ini menyasar beberapa lokasi, termasuk De’Amore KTV, Tanaka KTV & Lounge, Vill House, Hevn, Nudi Eat Drink Leisure, Master Piece, dan Bonanza. Dalam razia tersebut, […]

  • Sertifikat Samin Lampung Disorot, BPAN Minta BPN Buka Data Dua SHM Ahli Waris

    Sertifikat Samin Lampung Disorot, BPAN Minta BPN Buka Data Dua SHM Ahli Waris

    • calendar_month Jumat, 19 Jun 2026
    • account_circle Ahmad Royani, SH.i
    • 0Komentar

    Lampung Utara, incmedia.site — Sertifikat Samin Lampung kembali menjadi perhatian publik setelah DPD BPAN Provinsi Lampung menggelar rapat insidentil untuk menindaklanjuti dugaan permasalahan dua sertifikat hak milik di Lampung Utara. Kasus Sertifikat Samin Lampung ini muncul dari laporan ahli waris almarhum Samin yang meminta kejelasan status hukum tanah keluarga yang diduga telah mengalami perubahan menjadi […]

  • Kunjungi PTPN I Regional 7, Danrem 043/Gatam Siap Bantu Jaga Kondusifitas Dan Jamin Keamanan Wilayah

    Kunjungi PTPN I Regional 7, Danrem 043/Gatam Siap Bantu Jaga Kondusifitas Dan Jamin Keamanan Wilayah

    • calendar_month Selasa, 8 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Lampung, INC MEDIA – Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., didampingi Kasrem 043/Gatam Kolonel Inf Enjang, S.I.P., M.Han., Kasiren Korem 043/Gatam, Para Kasi Kasrem 043/Gatam, Dandim 0410/KBL dan Dantimintel Rem 043/Gatam, melangsungkan kunjungan dan silaturahmi ke PTPN I Regional 7 Lampung, di ruang rapat Kantor PTPN I Regional 7 Lampung Jl. Teuku […]

  • BBM Ilegal Sumsel: Polda Sumsel Bongkar 96 Kasus, Sita 1,26 Juta Liter dan Dorong Legalisasi Sumur Rakyat

    BBM Ilegal Sumsel: Polda Sumsel Bongkar 96 Kasus, Sita 1,26 Juta Liter dan Dorong Legalisasi Sumur Rakyat

    • calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
    • account_circle Helmy
    • 0Komentar

    PALEMBANG, INC MEDIA – BBM Ilegal Sumsel menjadi fokus penegakan hukum Polda Sumatera Selatan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dalam konferensi pers yang digelar di UPPKB Kertapati (Terminal Timbangan Kramasan), Palembang, Senin (27/7/2026), kepolisian mengungkap keberhasilan membongkar 96 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak ilegal dengan total sitaan mencapai 1.261.864 liter minyak bumi ilegal. Konferensi pers […]

  • Mahkamah Konstitusi: Kritik Terhadap Pemerintah dan Korporasi Bukan Pidana UU ITE

    Mahkamah Konstitusi: Kritik Terhadap Pemerintah dan Korporasi Bukan Pidana UU ITE

    • calendar_month Rabu, 30 Apr 2025
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Jakarta, INC MEDIA — Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia resmi mengubah arah penerapan hukum digital di Tanah Air. Dalam putusan bernomor 105/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada Selasa (28/4/2025), MK menegaskan bahwa pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak dapat dipakai oleh lembaga pemerintah, institusi, korporasi, maupun kelompok tertentu untuk menjerat […]

expand_less