Bandar Lampung, INC MEDIA — Aksi damai yang berlangsung di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Selasa siang (27/5/2025), menjadi sorotan tajam publik. Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Analisis dan Pantau Anggaran (LANTANG) bersama elemen masyarakat mendesak pengusutan serius atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara tahun 2023 dan 2024.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Dipimpin langsung oleh Arapat S.H, Ketua LANTANG, massa menyampaikan tuntutan dengan membawa dokumen lengkap berisi daftar item anggaran yang diduga menyimpan potensi penyelewengan bernilai miliaran rupiah. Tuntutan mereka jelas: usut tuntas, audit investigatif, dan buka semua hasilnya ke publik.
“Rakyat butuh keadilan, bukan pencitraan! Jika Kejati dan BPK RI diam, kami anggap ikut melindungi pelaku kejahatan anggaran di Lampung Utara,” ujar Arapat S.H lantang dalam orasinya.
Dugaan Modus: Belanja Dipecah, Proyek Diatur, Dana Hibah Fiktif
LANTANG menyoroti indikasi kuat praktik pengondisian pemenang lelang dan pemecahan item kegiatan untuk menghindari pengawasan. Parahnya, diduga terdapat dana hibah yang disalurkan ke kegiatan fiktif.
“Kami tidak akan mundur. Kalau Kejati dan BPK RI tidak serius, kami akan kawal sampai pusat. Jangan biarkan rakyat dibohongi angka-angka manipulatif di APBD,” tegas Arapat.
BACA JUGA : Ketua DPP BPDI Kecam Keras Kasus Siswa Gagal Ujian Karena Biaya Seragam: “Pendidikan Bukan untuk Dijual!”
Menurutnya, data yang dikantongi LANTANG mencakup satuan kerja strategis seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kominfo.
Berikut beberapa temuan mencengangkan yang dirinci oleh LANTANG:
Sorotan Anggaran 2023–2024 yang Diduga Sarat Kecurangan:
BPKAD Lampung Utara
• Belanja lembur 2023: Rp 1,07 miliar (27 kegiatan)
• Belanja kertas & cover: Rp 217 juta (36 kegiatan)
• Perjalanan dinas 2024: Rp 510 juta (16 kegiatan)
• Belanja komputer 2024: Rp 126 juta (19 kegiatan)
Dinas Kesehatan
• Pengadaan obat: Rp 2,29 miliar
• Belanja bahan lainnya: Rp 3,69 miliar
• Pengadaan bahan medis habis pakai: Rp 1,08 miliar
• Puskesmas Madukoro & Wonogiri: masing-masing Rp 200 juta
Dinas Pendidikan & Kebudayaan
• Rehabilitasi ruang kelas SD: Total Rp 1,02 miliar
• Pembangunan ruang ibadah SMPN 9: Rp 234 juta
Honor tim pelaksana kegiatan: Rp 207 juta
• Perjalanan dinas 2024: Rp 1,4 miliar (21 kegiatan)
Dinas Kominfo
• Belanja jasa operator komputer 2023: Rp 408 juta
• Belanja modal komputer 2024: Rp 193 juta
• Sewa bangunan terbuka 2024: Rp 126 juta
• Belanja makan-minum rapat: Rp 99 juta (8 kegiatan)
Dokumen Diserahkan ke Kejati: Desakan Audit Investigatif BPK
Aksi damai ini tidak hanya sebatas orasi. Massa juga menyerahkan dokumen bukti awal serta pernyataan sikap resmi kepada perwakilan Kejati Lampung. Dokumen tersebut memuat rincian kegiatan yang dicurigai bermasalah, termasuk pola anggaran berulang dan item yang tak masuk akal.
“Kita tidak bisa lagi mentolerir pemborosan uang rakyat dengan dalih operasional kantor. Jika ada pelanggaran, penegakan hukum harus menyasar siapa pun tanpa pandang jabatan atau kedekatan politik,” ujar Arapat.
BACA JUGA : Pleno Rekapitulasi PSU Pesawaran Digelar Hari Ini, Polda Lampung Pastikan Keamanan Maksimal
LANTANG menuntut agar BPK RI segera melakukan audit investigatif terhadap seluruh anggaran yang dicurigai. Mereka juga meminta agar hasil audit diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, bukan hanya menjadi dokumen internal lembaga.
Aksi Ini Baru Awal: LANTANG Siap Kawal Hingga Pusat
Arapat menyatakan bahwa pihaknya tidak akan berhenti sampai semua temuan ini diusut secara transparan. Mereka membuka opsi untuk membawa perkara ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika penanganan di daerah terkesan lamban atau setengah hati.
(Redaksi)
