Realitas Pembangunan Kota Metro Kembali Disorot
Metro, INC MEDIA — Realitas Pembangunan Kota Metro kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah janji kampanye seperti jalan mulus, penanganan banjir, serta peningkatan kualitas fasilitas publik dinilai belum sepenuhnya terwujud. Di tengah ekspektasi tinggi masyarakat, berbagai persoalan seperti polemik Tenaga Harian Lepas (THL), banjir yang masih berulang, hingga pembangunan infrastruktur yang berjalan lambat terus memantik diskusi kritis di ruang publik.
Sorotan tersebut tidak muncul tanpa alasan. Warga masih menghadapi persoalan klasik yang sebelumnya dijanjikan akan ditangani secara komprehensif. Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana arah pembangunan berjalan sesuai visi awal yang digaungkan?
Realitas Pembangunan Kota Metro dan Evaluasi Kepemimpinan
Kepala Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Metro, Afrido Resman yang akrab disapa Edo, menyampaikan pandangannya terkait kondisi tersebut. Ia menilai bahwa sejak awal masa kepemimpinan Wali Kota Bambang, progres pembangunan belum menunjukkan perubahan signifikan.
“Harapan masyarakat terhadap kepemimpinan baru seharusnya mampu menghadirkan terobosan pembangunan yang nyata, bukan sekadar penguatan narasi politik semata,” ujar Edo.
Menurutnya, kepala daerah memang didukung oleh perangkat organisasi daerah yang memiliki peran strategis dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, munculnya berbagai persoalan seperti polemik THL dan lambatnya pembangunan infrastruktur menunjukkan bahwa koordinasi internal pemerintahan masih menyisakan pekerjaan rumah yang perlu segera dibenahi.
Tantangan Anggaran dan Sinergi Kebijakan
Dalam konteks Realitas Pembangunan Kota Metro, Edo juga menyoroti kondisi keuangan daerah. Ia menilai keterbatasan anggaran berpotensi menjadi hambatan dalam merealisasikan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Pengelolaan anggaran yang tidak optimal bukan hanya memperlambat pembangunan, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik secara keseluruhan,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Tanpa komunikasi dan perencanaan yang matang, kebijakan berisiko berhenti pada tataran wacana. Jika kondisi tersebut terus berlanjut, masyarakat dikhawatirkan menjadi pihak yang paling terdampak.
Kritik sebagai Kontrol Sosial
Edo menegaskan bahwa kritik terhadap jalannya pemerintahan merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa sebagai kontrol sosial. Ia memandang evaluasi menyeluruh terhadap arah kepemimpinan dan kebijakan pembangunan menjadi langkah penting agar pembangunan tidak berhenti pada janji, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan nyata.
“Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar arah pembangunan tidak melenceng dari kebutuhan riil masyarakat,” katanya.
BACA JUGA: Perdamaian Diuji, Badan Kehormatan dan PKS Didesak Evaluasi Etik Anggota DPRD Lampung Selatan
Diskursus mengenai Realitas Pembangunan Kota Metro pada akhirnya bukan sekadar perdebatan politik. Ini adalah refleksi atas harapan warga terhadap tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Masyarakat menunggu bukti konkret, bukan sekadar retorika.
INC MEDIA akan terus memantau dinamika pembangunan di Kota Metro sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial pers, serta membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Pers. | Red
TAG:
Kota Metro, Realitas Pembangunan Kota Metro, Janji Kampanye, Infrastruktur, Banjir, THL, HMI Metro, DPRD Metro
