THR untuk Ormas? Pengusaha Dipaksa “Luwes” Demi Kelancaran Bisnis
- account_circle Haris Efendi
- calendar_month Selasa, 4 Mar 2025
- print Cetak
Jakarta (incmedia.site) — Bukan hanya lonjakan permintaan dan operasional bisnis yang menyita perhatian para pengusaha menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ada fenomena lain yang kerap muncul setiap tahunnya: permintaan tunjangan hari raya (THR) dari kelompok organisasi masyarakat (Ormas).
Foto Dok INC Media : Agen PPOB murah, mudah dan Aman, Download INC Pay di Google Play Store Anda
Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, secara blak-blakan mengakui bahwa praktik ini memang terjadi di beberapa daerah. Meski tidak merata, bagi sebagian pengusaha, mengalokasikan dana THR untuk Ormas dianggap sebagai langkah antisipatif agar bisnis tetap berjalan tanpa hambatan.
“Biasanya dari perusahaan sih menyiapkan ya. Tapi kembali lagi, situasi dan kondisi tiap daerah beda-beda,” ujar Hariyadi dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (4/3/2025).
BACA JUGA: Tekab 308 Presisi Polsek Jati Agung Tangkap Pelaku Penganiayaan terhadap anak dibawah umur
Menurutnya, di daerah dengan tingkat masalah sosial yang tinggi, pengusaha cenderung lebih siap menghadapi permintaan semacam ini.
“Kalau daerah itu memang mungkin masalah sosialnya banyak, tentunya harus disiapkan lah. Kalau ada apa-apa kan repot juga kalau mereka nggak dikasih,” tambahnya.
Namun, bagi daerah yang relatif lebih aman dan minim tekanan sosial, permintaan jatah THR dari Ormas bisa saja tidak terjadi.
Fenomena ini menambah beban pengusaha yang sudah menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk biaya operasional yang terus meningkat. Meski begitu, banyak yang memilih mengikuti “tradisi” ini daripada menghadapi potensi gangguan yang bisa menghambat bisnis mereka.
“Kalau kita pendekatannya tidak luwes, ya bisa kena banyak. Tapi kalau kita luwes, artinya ya.. ‘ini mau gimana nih? Mau ngotot-ngototan?’ Yang ada malah bisnisnya nggak jalan,” tutup Hariyadi.
Praktik ini pun menuai pro dan kontra. Sebagian pihak menganggapnya sebagai bentuk “pengamanan bisnis,” sementara yang lain menilai bahwa pengusaha seharusnya tidak dibebani kewajiban di luar ketentuan hukum. Bagaimana menurut Anda?
(*)
- Penulis: Haris Efendi
