Bandar Lampung, INC MEDIA — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal (Mirza), angkat suara terkait unjuk rasa para petani singkong yang menolak dialog yang difasilitasi Pemerintah Provinsi (Pemprov). Dengan tegas, Gubernur menyatakan dirinya berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan nasib petani.
“Saya setengah mati memperjuangkan petani. Jangan bilang saya tidak membela rakyat,” kata Gubernur Mirza dengan nada emosional saat menanggapi demonstrasi di depan Kantor DPRD Lampung, Senin (5/5/2025).
BACA JUGA : Momen Tak Terduga! Aries Sandi DP Berfoto Bareng Tim Supri-Suri, Picu Spekulasi Dukungan Baru
Mirza mengaku kecewa karena para petani menolak ajakan berdialog secara langsung dalam ruang yang telah disediakan. Padahal, menurutnya, solusi terbaik hanya bisa dicapai lewat komunikasi yang terbuka dan sehat.
Ia menjelaskan bahwa upaya memperbaiki tata niaga singkong terus dilakukan. Terbaru, pada 29 April 2025, Pemprov bersama Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung menggelar rapat penting dengan lima kementerian guna mengusulkan penetapan harga, kadar aci, dan potongan secara nasional. Tujuannya, agar pabrik membeli singkong petani sesuai kesepakatan harga Rp1.350/kg dengan potongan maksimal 15%.
“Banyak keputusan itu ada di pusat. Tapi kami tak tinggal diam. Kami sudah berkali-kali mendesak agar penetapan harga diberlakukan secara nasional,” tegasnya.
Mirza juga mengingatkan dampak serius jika dialog diabaikan. “Kalau pabrik tutup, siapa yang beli singkong petani? Kita harus cari jalan tengah,” ujarnya. Ia bahkan menyebut ada indikasi pihak luar yang memprovokasi aksi petani.
Lebih jauh, Gubernur membeberkan sejumlah program pro rakyat yang telah dijalankannya. Mulai dari pengembalian 23 ribu ijazah anak petani yang tertahan karena tunggakan, penambahan kuota serapan gabah oleh Bulog, hingga pemutihan pajak kendaraan bermotor bagi dua juta warga, termasuk petani.
“Keluarga saya juga terdampak oleh harga singkong. Jangan bilang Gubernur tak peduli,” pungkasnya.
(Red)
