Bandar Lampung, INC MEDIA – Kabar gembira bagi orang tua dan siswa di Provinsi Lampung! Mulai tahun ajaran 2025/2026, seluruh siswa di sekolah negeri jenjang SMA, SMK, dan SLB tidak perlu lagi membayar uang komite.

Langkah berani ini merupakan instruksi langsung dari Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang diumumkan saat rapat bersama seluruh kepala sekolah negeri se-Lampung di SMA Negeri 2 Bandar Lampung, Kamis (5/6/2025).
Sekolah Gratis untuk 203 Ribu Siswa Negeri
Thomas Amirico, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, menyatakan bahwa kebijakan ini adalah bentuk nyata komitmen Gubernur untuk menghadirkan pendidikan yang benar-benar gratis dan merata bagi semua kalangan masyarakat.
“Berdasarkan arahan Pak Gubernur, beliau berkomitmen dan memastikan bahwa insyaAllah uang komite akan kita hapuskan,” tegas Thomas.
Dana BOS dan APBD Jadi Tulang Punggung Operasional Sekolah
Thomas memastikan bahwa seluruh operasional sekolah akan didanai penuh melalui dana BOS, baik dari APBD maupun APBN, sehingga sekolah tidak perlu lagi meminta sumbangan dari orang tua siswa.
“InsyaAllah dana operasional di seluruh satuan pendidikan negeri akan ditanggung dari APBD. Ini akan berjalan mulai tahun ajaran 2025/2026,” jelasnya.
Dilarang Keras Ada Pungutan Biaya!
Pemerintah menegaskan larangan total terhadap pungutan apa pun di sekolah negeri, termasuk uang pendaftaran dan sumbangan dari orang tua siswa.
“Sekolah dilarang memungut biaya apa pun. Kecuali sumbangan dari pihak yang benar-benar mampu atau bantuan dari CSR perusahaan, itu masih diperbolehkan,” lanjut Thomas.
BACA JUGA : Tingkatkan Rasa Persaudaraan, Polda Lampung Salurkan 58 Hewan Kurban di Iduladha 1446 H
Ia juga menegaskan bahwa sekolah tak boleh lagi mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa untuk menggalang dana operasional, karena seluruh kebutuhan akan dibiayai oleh pemerintah.
352 Sekolah Negeri Akan Nikmati Program Ini
Kebijakan ini mencakup seluruh sekolah negeri di Provinsi Lampung: 227 SMA, 112 SMK, dan 13 SLB Negeri, yang totalnya mencapai 352 sekolah dengan jumlah siswa sekitar 203.000 orang.
“Untuk saat ini difokuskan ke sekolah negeri terlebih dahulu. Untuk swasta, kita lihat perkembangannya nanti,” ujar Thomas.
Langkah Besar Menuju Pendidikan Setara
Menurut Thomas, program ini merupakan langkah konkret untuk menciptakan akses pendidikan yang setara dan terjangkau.
“Gubernur ingin semua masyarakat bisa menikmati pendidikan gratis dan berkualitas. Ini bentuk afirmasi untuk membantu masyarakat yang kurang mampu,” pungkasnya.
(Aris)













