Pesawaran (INC Media) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran menggelar Audensi dengan perwakilan Guru Honor se-kabupaten Pesawaran di ruang rapat kerja ketua DPRD Pesawaran, Rabu (8/1/2025).
Kegiatan Audensi tersebut digelar untuk membahas terkait insentif guru honorer yang tertunda pembayarannya hingga lima bulan dan juga BPJS yang terblokir serta pungutan iuran lewat PGHM dan FTHSNI.
BACA JUGA : Ketua DPD JPKP Tubaba soroti dugaan penggunaan ijazah orang lain oleh Dua oknum aparatur Tiyuh Terang Mulya
Kegiatan Audensi di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Pesawaran, Rico Julian, di dampingi Wakil Ketua l DPRD Pesawaran, M Nasir serta Ketua Komisi IV DPRD Pesawaran Aldi dan Kuasa hukum dari para Guru Honorer Pesawaran Dr (can) Nurul Hidayah.
Audensi digelar dengan agenda diskusi dan mendengarkan keluhan dari perwakilan Guru Honor.
Pada Sambutannya, Ketua DPRD Pesawaran Riko Zulian, memberikan apresiasi dan support kepada para guru honor Pesawaran yang hingga kini belum mendapatkan hak atas insentifnya, menurut nya karena DPRD Pesawaran merupakan tempat aspirasi masyarakat dan sudah pasti Akan memperjuangkan apa yang menjadi Hak para Guru Honor tersebut.
Sedangkan wakil Ketua satu DPRD Pesawaran M Nasir menerangkan bahwa mengenai insentif para Guru Honor Pesawaran yang pembayarannya tertunda hingga empat Bulan tersebut kini sudah dianggarkan melalui APBD Pesawaran 2025.
” Mengenai tertundanya insentif ribuan guru honor di pesawaran, pemerintah kabupaten Pesawaran dan DPRD Pesawaran telah membahas dan menganggarkan melalui APBD Pesawaran 2025 untuk 14 bulan insentif yang akan segera di realisasikan, dan sisanya akan di di upayakan di Perubahan,” Jelasnya.
BACA JUGA : Polda Lampung Tegas Tangani Polisi Bermasalah, Kapolda: Tidak Ada Ruang untuk Pelanggaran
Di sela Berjalannya Audensi Siti Rivngatin, perwakilan Guru Honor mengungkapkan rasa syukurnya karena adanya titik terang mengenai insentif guru honor yang tertunda pembayarannya, namun terlepas dari insentif guru honorer, ia juga menyebut mengenai pungutan iuran sebesar 25.000 ribu rupiah lewat PGHM dan lewat FTHSNI sebesar 20.000 ribu rupiah di setiap bulannya menjadi pertanyaan ribuan guru honor di Pesawaran.
“Saya mewakili para guru honor Pesawaran, juga mempertanyakan peruntukan potongan dari insentif per bulan senilai 20 hingga 25 ribu rupiah oleh pengurus,” Ungkapnya.
Selain pembahasan soal Insentif guru honor yang tertunda, diskusi di lanjutkan dengan pembahasan soal terblokir nya ribuan pemilik jaminan kesehatan BPJS di kabupaten Pesawaran yang di jelaskan oleh ketua komisi lV Aldi bahwa persoalan banyak nya kartu BPJS di blokir masih di telusuri.
” Perlu diketahui BPJS ini ada tiga macam yaitu dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten, Nanti kita akan cek satu persatu BPJS yang tidak aktif, apakah itu BPJS dari APBN atau dari Provinsi dan Kabupaten, ini yang masih simpang siur, selain adanya pengurangan kurang lebih ribuan BPJS, di duga ada permainan dalam kepengurusan BPJS, tapi di tegaskan untuk BPJS kabupaten aman, ” Jelasnya.
BACA JUGA : Terkait Permasalahan PT. AJRI Pemkab Lampung Tengah gelar rapat Kordinasi dengan beberapa pihak
Di akhir Audensi ketua DPRD Pesawaran menyimpulkan bahwa pihaknya (DPRD pesawaran_red) akan memanggil semua instansi yang terkait di bidang pendidikan seperti Kadis pendidikan, Ketua PGHM Pesawaran serta seluruh ketua kecamatannya, begitu juga soal BPJS yang terblokir.
“Biar persoalan ini cepat tuntas Kami secepatnya akan menggelar hering,” Kata Achmad Rico Julian.(Febri)
