Breaking News

Target bertambah, 5.000 Massa Siap Geruduk KPU Pesawaran: Aksi Damai Demi Demokrasi yang Bersih!

  • account_circle Haris Efendi
  • calendar_month Sabtu, 15 Mar 2025
  • print Cetak

Rapat Pemantapan AMPP: Ribuan Massa Siap Selamatkan Demokrasi Pesawaran

Pesawaran, INC MEDIA – Suhu politik di Kabupaten Pesawaran semakin memanas jelang Aksi Damai Selamatkan Pesawaran yang akan digelar pada Senin, 17 Maret 2025 di depan Kantor KPU Kabupaten Pesawaran. Aliansi Masyarakat Penyelamat Pesawaran (AMPP) menggelar rapat pemantapan pada Sabtu malam, 15 Maret 2025, guna memastikan aksi berjalan sesuai rencana.

Foto Dok INC Media : Agen PPOB murah, mudah dan Aman, Download INC Pay di Google Play Store Anda

Rapat ini dihadiri oleh koordinator lapangan dari berbagai organisasi masyarakat (Ormas), tokoh masyarakat, serta perwakilan elemen sipil yang tergabung dalam AMPP. Dengan semangat yang membara, mereka menegaskan satu tujuan:

menyelamatkan demokrasi dari cengkeraman mafia politik dan intervensi kekuasaan yang ingin mencederai proses pemilu di Pesawaran.

Tuntutan Tegas: KPU Harus Patuh pada Putusan MK!

Salah satu poin utama dalam rapat tersebut adalah menekan KPU Kabupaten Pesawaran untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara utuh. Sesuai dengan amar putusan, Pemungutan Suara Ulang (PSU) harus dilakukan dengan mencalonkan bupati baru yang diusung oleh tiga partai pengusung utama—Demokrat, PPP, dan Golkar—bukan hanya satu atau dua partai saja.

AMPP menilai bahwa jika ada pihak yang mencoba mengubah atau mengabaikan putusan ini, mereka telah mengkhianati demokrasi dan merusak kepercayaan publik.

Target Bertambah: 5.000 Massa Akan Turun ke Jalan!

Semula, AMPP menargetkan aksi ini akan dihadiri 3.000 massa, tetapi antusiasme masyarakat yang tinggi membuat jumlah peserta membengkak hingga 5.000 orang.

“Ini bukan gerakan politik, ini adalah perjuangan rakyat! Jika ada pihak yang mencoba menggagalkan aksi ini, maka merekalah bagian dari sistem yang ingin mempertahankan kebobrokan demokrasi di Pesawaran,” ujar salah satu perwakilan AMPP.

BACA JUGA : Rapat DPRD Pesawaran Bahas PSU, Tanda Tangan Notulen Jadi Sorotan

Peringatan Keras: Kepala Desa Jangan Jadi Boneka Penguasa!

Dalam rapat ini, AMPP juga menyoroti peran sejumlah kepala desa yang diduga berpihak pada kepentingan penguasa dan mencoba meredam gerakan rakyat.

“Mereka yang mencoba menghalangi perjuangan ini patut dicurigai sebagai antek-antek penguasa yang hanya mencari keuntungan pribadi,” tegas salah satu tokoh AMPP.

Tak hanya itu, mereka juga mengingatkan berbagai kegagalan pemerintah dalam memenuhi hak dasar rakyat, seperti:

✅ Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki.

✅ BPJS Kesehatan yang bermasalah, membuat rakyat sulit mendapatkan layanan medis.

✅ Gaji aparat desa yang tertunggak sejak 2021 tanpa kepastian pembayaran.

“Jangan lagi berkata ‘siapapun bupatinya kita tetap begini’. Faktanya, kalau pemimpin salah, rakyat yang jadi korban!” tegas Mualaim Taher, salah satu tokoh pendiri Kabupaten Pesawaran.

Dua Skandal Demokrasi di Pesawaran yang Tak Boleh Terulang!

Sebagai bukti betapa rusaknya demokrasi di Pesawaran, AMPP mengungkap dua insiden memalukan yang terjadi di Pilkada sebelumnya:

BACA JUGA : Ribuan Massa Siap Geruduk KPU Pesawaran! Aksi Damai Tuntut Transparansi Pemilu

Seorang camat tertangkap tangan membawa alat peraga kampanye di mobil dinasnya dan ketakutan hingga bersembunyi di bawah meja!

PJ Kepala Desa Sukaraja kedapatan menyimpan stiker calon bupati di mejanya dan tiba-tiba menghilang setelah kejadian itu viral.

“Kami tidak ingin kejadian memalukan ini terulang! Demokrasi harus ditegakkan tanpa campur tangan aparat atau pejabat yang berpihak pada kepentingan penguasa!” ujar seorang peserta rapat.

Aksi Damai, Tapi Tanpa Kompromi!

AMPP menegaskan bahwa aksi pada 17 Maret 2025 nanti akan berjalan damai, tertib, dan konstitusional. Mereka mengajak masyarakat turun ke jalan untuk mengawal demokrasi dan memastikan KPU tidak bermain mata dengan kepentingan tertentu.

Bagi masyarakat yang ingin bergabung, AMPP telah membuka posko pendaftaran di Ruko Perumahan Karya Dalam, Desa Gedung Tataan.

“Pesawaran harus diselamatkan! Demokrasi harus ditegakkan! Jangan biarkan mafia politik merampas hak rakyat!” seru Feri Darmawan, perwakilan AMPP.

Aksi ini bukan sekadar protes. Ini adalah pertarungan untuk masa depan demokrasi di Pesawaran!

(Febri)

 

 

  • Penulis: Haris Efendi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sikap JPKP Tubaba Soal Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu EF

    Sikap JPKP Tubaba Soal Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu EF

    • calendar_month Jumat, 3 Jan 2025
    • account_circle arif
    • 0Komentar

    Tulang Bawang Barat, INC Media, Skandal dugaan penggunaan Ijazah palsu oleh Anggota DPRD terpilih Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) berinisial EF yang ditemukan oleh Ormas Dewan Pengurus Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (DPD JPKP) Kabupaten setempat terus menjadi sorotan publik.  Hal itu terlihat saat beberapa awak media menyambangi kantor DPD JPKP Tubaba dan menanyakan bagaimana […]

  • Dukung Program Prioritas Presiden Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun dari Dana Desa untuk Swasembada Pangan

    Dukung Program Prioritas Presiden Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun dari Dana Desa untuk Swasembada Pangan

    • calendar_month Selasa, 7 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Surabaya (INC Media) — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Kementerian /Lembaga Lainnya di Gedung Grahadi Surabaya, Senin (07/01/25). Yandri Susanto menegaskan bahwa program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan telah menjadi […]

  • Hari Pertama SPMB di SMKN 7 Bandar Lampung Disambut Antusiasme Pendaftar

    Hari Pertama SPMB di SMKN 7 Bandar Lampung Disambut Antusiasme Pendaftar

    • calendar_month Senin, 16 Jun 2025
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Bandar Lampung, INC MEDIA — Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun pelajaran 2025/2026 di SMK Negeri 7 Bandar Lampung resmi dibuka hari ini, Senin (16/6/2025). Hari pertama pendaftaran disambut dengan antusiasme tinggi dari para calon siswa dan orang tua yang sudah memadati area sekolah sejak pagi. Proses pendaftaran dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai 16 […]

  • Bimtek BUMDes Lampung Selatan Dorong Profesionalisme dan Sinergi

    Bimtek BUMDes Lampung Selatan Dorong Profesionalisme dan Sinergi

    • calendar_month Senin, 14 Jul 2025
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Penguatan Kapasitas SDM Jadi Kunci Majunya Ekonomi Desa Lampung Selatan, INC MEDIA — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lampung Selatan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna memperkuat kapasitas SDM pengelola. Kegiatan berlangsung selama dua hari, 14–15 Juli 2025, di Negeri Baru Resort, Kalianda. Bimtek ini dirancang untuk meningkatkan […]

  • KPU Batalkan Diskualifikasi Paslon Petahana Wahdi Siradjuddin-Qomaru Zaman

    KPU Batalkan Diskualifikasi Paslon Petahana Wahdi Siradjuddin-Qomaru Zaman

    • calendar_month Sabtu, 23 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, INC Media — Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Metro Lampung yang mendiskualifikasi pasangan calon petahana Wahdi Siradjuddin-Qomaru Zaman. Dilansir dari CNN Indonesia. Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan keputusan itu tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Dia meminta KPUD Kota Metro untuk merevisi keputusan tersebut. “KPU […]

  • Penerima PKH Kemensos Jadi Anggota Kopdes Merah Putih, Dorong Kemandirian Ekonomi Desa

    Penerima PKH Kemensos Jadi Anggota Kopdes Merah Putih, Dorong Kemandirian Ekonomi Desa

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle Haris Efendi
    • 0Komentar

    Jakarta, INC MEDIA — Penerima PKH Kemensos kini diarahkan untuk menjadi anggota Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa. Kebijakan ini menjadi langkah strategis agar bantuan sosial tidak berhenti pada aspek konsumtif, tetapi bertransformasi menjadi penguatan ekonomi produktif berbasis komunitas. Program ini menyasar keluarga penerima manfaat (KPM) […]

expand_less